PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Secara umum Pemerintah Pusat mengapresiasi langkah pihak aparat penegak hukum di Kalteng yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BPN yang berhasil mengungkap salah satu kasus besar mafia tanah di Kalteng yang meresahkan dan yang kerap menjadi pemicu Konflik di masyarakat maupun konflik masyarakat dengan pemerintah.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri pertemuan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni serta Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng yang digelar di Aula Arya Dharma Polda Kalteng, Jumat (24/3/2023).
Pertemuan ini dalam rangka mendengarkan langsung Press Conference dari Menteri ATR/BPN tentang Mafia Tanah di Wilayah Provinsi Kalteng.
Press Conferense juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Bayu Permana, Kajati Kalteng Pathor Rahman serta Irwasda Polda Kalteng Kombes Pol Ady Kristianto.
Press Conference Mafia Tanah merupakan tindak lanjut dari kasus mafia tanah Sdr. MGS. Sebagai informasi bahwa jajaran Polda Kalteng, Kejaksaan Tinggi dan Kanwil ATR/BPN bersama Pemerintah Provinsi Kalteng telah bersinergi dengan baik sehingga mampu mengungkapkan kasus tindak pidana pemalsuan surat verklaring yang dilakukan oleh tersangka Sdr. MGS.
Dalam Press Conferencenya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memberikan amanat kepada Kementerian ATR/BPN agar segera menangani sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk pemberantasan mafia tanah.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan terkait operasi dan Satgas mafia tanah, sebelumnya ia telah mendapatkan laporan dari Kakanwil Kalteng bahwa terdapat oknum mafia tanah yang mengambil tanah-tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Dijelaskan, modus yang digunakan oleh oknum mafia tanah tersebut ialah dengan menggunakan surat verklaring yang sudah dipalsukan untuk mengambil lahan.
“Permasalahan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat kehilangan atas haknya serta telah dilakukan perubahan fisik bidang-bidang tanah oleh oknum mafia tanah, sehingga batas-batas bidang tanah menjadi tidak jelas. Perlu diketahui, di atas tanah yang telah dioperasi oleh oknum mafia tanah tersebut telah terbit kurang lebih 3.081 sertipikat hak atas tanah milik masyarakat, termasuk ada 37 sertipikat diantaranya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”, jelas Menteri ATR/BPN.
Lebih lanjut dijelaskan, Alhamdulilah perkara tindak pidana pemalsuan surat verklaring yang dilakukan oleh Sdr. MGS telah ditetapkan statusnya menjadi P21. Sebagaimana telah diketahui istilah P21 adalah kode yang biasa digunakan setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian selesai. Kode P21 merujuk pada status berkas perkara yang sedang ditangani dinyatakan lengkap.
“Sejak tahun 2018 s.d 2022, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan sebanyak 305 kasus yang menjadi target operasi mafia tanah dan sebanyak 145 kasus diantaranya telah ditetapkan statusnya menjadi P21. Hal ini merupakan bukti keseriusan dan konsistensi ATR/BPN bersama penegak hukum dalam memerangi dan memberantas mafia tanah. Kedepannnya kami akan terus memperkuat sinergi dalam rangka memberantas mafia tanah dengan menggandeng 4 pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Badan Peradilan”, imbuhnya.
Hadi menekankan sinergi dan Kolaborasi adalah kunci dalam memberantas mafia tanah.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan bahwa mafia tanah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Terjadinya kasus sengketa tanah akan berdampak negatif secara ekonomi, sosial politik, ekologi, dan tanah menjadi tidak produktif. Hal ini tentunya menghambat kegiatan perekonomian masyarakat.
“Kejahatan yang ditimbulkan oleh oknum mafia tanah ini mengganggu struktur pembangunan terutama perekonomian serta sulitnya investor luar untuk berinvestasi karena tidak ada kepastian hukum di bidang Agraria dan Pertanahan”, tutur Gubernur.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai menekankan agar ada kepastian hukum tentang mafia tanah khususnya di Kalteng.
Pada kesempatan ini, Gubernur meminta kepada seluruh perusahaan besar sawit (PBS) di seluruh wilayah Kalteng, untuk memenuhi hal plasma untuk masyarakat. “Dua puluh persen harus ada hak masyarakat Kalimantan Tengah supaya kita bisa memerangi kebodohan, kemiskinan termasuk stunting. Dengan adanya plasma dua puluh persen saya rasa pengusaha tidak merugi. Sebagai contoh, ada satu perusahaan yang ada plasmanya sampai empat puluh persen di Kalimantan Tengah, tetapi mereka tetap beroperasi dan tidak merugi”, pungkasnya.
