PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka percepatan pembangunan di provinsi Kalteng maka diperlukan sebuah rencana kerja dan pemantapan visi dan misi pembangunan 5 tahun kedepan baik Renja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, yang akan dituangkan dalam program pembangunan dan kebijakan yang diserap melalui aspirasi, masukan, usulan dan saran yang disampaikan pada Musrenbang Kabupaten/ Kota.
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya disampaikan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Kaspinor dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Peteng Karuhei 2 Kantor Walikota Palangka Raya, Selasa (14/3/2023).
Tampak hadir dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tahun 2023, Kepala Subbid Pendanaan Pembangunan Bappedalitbang ProvinsiKalteng Febriyan Usman Rjiali, Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan Setda Kota Palangka Raya Amandus Frenaldy, Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya Harry Maihadi dan Perangkat Daerah lingkup Kota Palangka Raya.
Forum Perangkat Daerah merupakan proses dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah. Maksud dari Forum Perangkat Daerah ini diadakan adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Kaspinor dalam paparannya mengatakan bahwa Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai Misi yang diemban.
Adapun Visinya adalah Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) sedangkan Misi dari Kalteng adalah Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan, Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing, serta Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.
“Tujuan Forum ini diadakan adalah tersusunnya bahan perumusan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang akan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota,” ungkap Kaspinor
Ia menjelaskan, untuk mempertajam program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota harus sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif. Adapun hasil yang diharapkan dari forum ini adalah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah, Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan.
“Forum Perangkat Daerah ini menjadi wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, ada delapan strategi arah kebijakan Provinsi. Kalteng Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pembangunan industri yang ada berbasis 4.0; memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan; memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan strategis nasional di Kallteng; mendorong peningkatan UMKM di Kalteng; meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar; meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing; meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk dan mengembangkan sektor sosial budaya dan pariwisata di Kalteng.
“Ke delapan strategi tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Kalteng tahun 2021–2026, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata,” tandasnya.
