JAKARTA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Jaminan Kesehatan Nasional adalah program utama Pemerintah pusat sebagai bentuk perhatian serius kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi tiap-tiap individu dalam rumah tangga dan di dalam kelompok pekerja baik swasta, perorangan dan Pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah provinsi secara kualitatif berhasil mendorong sebesar 95 Persen kepesertaan anggota JKN dan Jamkesda untuk aktif menjadi anggota asuransi kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
Penghargaan UHC diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Maruf Amin kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang dalam hal ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng bersama 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia di ajang Nasional bergengsi yang digelar di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Penyerahan penghargaan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur serta Bupati dan Walikota yang meraih Penghargaan UHC.
Tema yang diusung pada acara ini UHC sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
Kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
KH. Maruf Amin dalam arahannya menyampaikan sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
“Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN”, pungkasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang telah diraih dalam Program JKN selama ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari peran Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Oleh karena itu kegiatan penyerahan Penghargaan pada hari ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN, khususnya yang 95 persen dari warganya telah terdaftar program JKN”, tandasnya.
