JAKARTA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka melakukan percepatan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat bukan hanya sekedar menjadi sebuah tumpukan kertas yang aturannya hanya tertulis namun tidak ada dampak langsung ke masyarakat yang membutuhkan sebuah kemudahan akses layanan, cepat,mudah, dan terverifikasi secara baik seperti dalam pengurusan segala ijin dan dokumen di pemerintahan hal ini bertujuan agar mewujudkan good Governance.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan meluncurkan Program Reformasi Birokrasi Tematik di Kampus Universitas Indonesia Depok, Kamis (2/3/2023).
Adapun launching Reformasi Birokrasi Tematik mengambil tema Sinergi Stakeholder dalam Implementasi RB Tematik Bergerak Serempak untuk RB Berdampak.
Reformasi Birokrasi saat ini diarahkan untuk menyelesaikan isu-isu prioritas dan target pembangunan nasional, untuk itu Kementerian PANRB mendorong Reformasi Birokrasi Tematik agar Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dalam penyelesaian isu-isu prioritas yang dirasakan masyarakat untuk mempercepat kinerja Birokrasi. Dalam merumuskan konsep baru Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian PANRB tidak dapat berjalan sendiri banyak pihak yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut, salah satunya dengan melibatkan Civitas Akademika Universitas Indonesia.
Kegiatan dibuka dengan diawali sambutan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ia menyampaikan, dalam rangka peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik sejak tahun 2020 Universitas Indonesia telah in line dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.
“Perubahan Road Map 2020-2024 akan semakin relevan danakan merefleksikan enam tema program prioritas pemerintah yang sedang dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan ilmu bahwa kemakmuran suatu Negara, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh factor human capital, tetapi ditentukan juga oleh governancy” tutur Ari.
Reformasi Birokrasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Adapun penilaian Reformasi Birokrasi sendiri berdasarkan predikat tertentu dari yang tertinggi yakni AA dengan predikat sangat memuaskan hingga D dengan predikat sangat kurang. Penilaian pun memperhatikan beberapa faktor seperti bagaimana mudahnya dalam berurusan berinvestasi dari suatu daerah dan juga bagaimana keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menekan angka kemiskinan serta meningkatnya taraf hidup masyarakat.
Dalam hal ini, Biro Organisasi menjadi salah satu stakeholder dalam urusan Reformasi Birokrasi mengikuti kegiatan peluncuran ini secara virtual. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng Lilis Suriani saat ditemui seusai mengikuti zoom mengatakan, dengan adanya kegiatan ini agar nantinya poin-poin yang disampaikan dapat diserap oleh seluruh pejabat dan staf pengurus Reformasi Birokrasi serta diharapkan nantinya dapat disampaikan dan diingatkan kembali kepada stakeholder lainnya yang ada pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah .
“Ini bahwasanya Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik, bukan hanya mengejar nilai dan predikat baik semata melainkan juga mewujudkannya sembari bagaimana betul-betul menghayati betapa pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga nantinya predikat dan nilai baik dapat mengikuti sendirinya” ucap Lilis.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas dalam arahannya mengatakan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan kepada menteri PAN RB ada beberapa poin menjadi fokus terkait reformasi birokrasi bahwasanya, birokrasi yang berdampak dan bagaimana birokrasi tidak hanya sibuk dengan penyelesaian isu hulu ( internal organisasi) tetapi bagaimana menciptakan sebuah birokrasi yang berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu birokrasi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (RB Tematik).
“Reformasi Birokrasi bukan tumpukan kertas, maksudnya dalam penyelesaian RB General kita hanya disibukkan dengan tumpukan dokumen sebagai bentuk pemenuhan urusan hulu yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat serta harus membuat tujuh skala prioritas : memangkas proses bisnis layanan kepegawaian, perombakan terkait dengan penerapan reformasi birokrasi tematik yang harus in line dengan target prioritas presiden, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan dan program aktual prioritas presiden dan wakil presiden,” terang Anas.
Anas berharap, birokrasi sekarang harus lincah dan cepat pada era disrupsi seperti saat ini. Sebagai Pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam situasi yang kompetitif serta dapat cepat beradaptasi dengan teknologi dan terbiasa dengan hal tersebut dan nantinya yang dapat dan cepat beradaptasi akan mengalahkan yang gagap teknologi serta program pembangunan dan reformasi birokrasi yang tidak dapat dipisahkan karena ada hubungan yang berkesinambungan serta harus sejalan karena banyak pembangunan yang gagal diakibatkan oleh birokrasi yang tidak kapabel dan akuntabel.
Pada kesempatan ini, dilaksanakan juga penandatanganan secara digital kesepakatan bersama Reformasi Birokrasi berdampak sebagai komitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi tematik dan reformasi berdampak oleh 15 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian PANRB, ANRI, Ombudsman RI, BKN, KASN, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, LAN, BPKP, BPS, LKPP, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkumham, BPK, dan KPK.
Turut hadir mendampingi Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Yosias.
