Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pemprov Kalteng Terus Pantau Penyebab Inflasi di Katingan dan Bartim, Segera Lakukan Penanganan

admin01
Published: February 27, 2023
Share
4 Min Read
Sekda Provinsi Kalteng, H. Nuryakin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian. (foto/Ceta D Cahyono)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalteng terus memantau perkembangan Inflasi yang saat ini juga terjadi di daerah Kabupaten Katingan dan Barito Timur.

Saat ini Pemprov Kalteng terus memantau penyebab terjadinya inflasi di Katingan dan Barito Timur, pihaknya memonitoring bahan pokok di dua kabupaten tersebut dan segera melakukan upaya penanganan, ungkap Sekda Provinsi Kalteng, H. Nuryakin disela acara agenda rutin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, Senin, (27/2/2023).

Lebih lanjut Sekda mengatakan, Tim Satgas Pangan bersiap untuk monitoring ke kabupaten/kota dan melakukan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota.

Sementara, Kepala Dinas Perdaganan dan Perindustrian Provinsi Kalteng, Aster Bonawaty  mengatakan pihaknya akan terus melaksanakan pasar murah dan pasar penyeimbang di beberapa kabupaten.

“Untuk di Barito Timur kami dan Dinas Ketahanan Pangan sudah turun ke sana dan minggu depan akan turun ke Katingan. Dari kedua daerah tersebut dilakukan pengecekan penyebab kenaikan harga, apakah dari segi permintaan atau ketersediaan”, ujarnya.

Aster Bonawaty menambahkan, ke depannya akan diadakan rapat menjelang hari besar keaagamaan mengundang kab/kota yang membidangi perdagangan, para distributor bahan kebutuhan pokok, dan instansi terkait lainnya seperti pertamina, Bulog, Polda, BPS dan pihak terkait lainnya.

Disisi lain, Dalam Rakor Inflasi tersebut, sebelum dimulainya pembahasan, disampaikannya arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Presiden menekankan arahan mengenai inflasi tentang ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di daerah artinya keterjangkauan masyarakat yang barang dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Presiden memberi arahan agar menjaga harga dan pasokan, sinergi antar daerah surplus ke daerah yang kurang, serta monitoring langsung dengan turun ke pasar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini menyampaikan indeks perkembangan harga (IPH) terkini di minggu ke-4 Februari 2023. Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan nilai IPH 8,53%. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai IPH -7,24%. Terlihat bagi Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua daerah yang menjadi IPH tertinggi yaitu Katingan 6,85% (beras, minyak goreng, daging ayam ras), dan Barito Timur 5,11% (beras, minyak goreng, bawang merah).

Komoditas penyumbang inflasi hingga saat ini tidak mengalami perubahan, yaitu beras yang harus menjadi perhatian utama. Kondisi cuaca yang saat ini musim hujan dikhawatirkan akan mengganggu panen raya di akhir Februari dan Maret. Selain itu cabai merah dan bawang merah juga masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi, hal ini akan menjadi kekhawatiran penurunan produksi di sentra penghasil cabai merah dan bawang merah dikarenakan musim hujan.

Secara umum, yang perlu diawaspadai dalam komoditas penyumbang inflasi adalah beras, bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng. Selain itu terdapat perubahan kenaikan yaitu telur ayam, ayam ras, bawang putih, ikan kembung. Penanganan komoditas ini diperlukan intervensi dari pemerintah pusat melalui badan pangan, kemudian kementerian perdagangan, kementerian pertanian dan semua stake holder yang terkait.

Menteri perdagangan juga mengimbau untuk setiap daerah dapat mengidentifikasi barang-barang yang mudah berubah harganya bergantung mekanisme pasar supply and demand. Selanjutnya langkah-langkah gerakan pangan juga harus dilakukan, kemudian masalah komoditas penyumbang infasi agar didata kembali ketersediaannya apakah mencapai cukup atau tidak, apalagi panen raya beras yang diharapkan menjadi solusi akan menjadi penentuan di tengah musim hujan ini.

Beliau menambahkan, distribusi terkait minyak goreng kunci utamanya adalah produksi dari pusat, terutama kementerian perdagangan, badan pangan nasional agar meyakinkan betul kepada produsen untuk memproduksi sesuai dengan DMO serta distribusi yang tepat sasaran.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Tim EE Palangka Raya Bentuk Iman Anak Menjadi Pribadi Kristus June 28, 2025
  • Optimalkan Pajak Air Permukaan dan Evaluasi Pemutihan Pajak June 26, 2025
  • Gubernur Agustiar Sabran Lepas Peserta Pawai Perayaan Tahun Baru Islam Tahun 2025 June 26, 2025

Berita yang mungkin anda minati

Pemerintah Provinsi Kalteng

Gubernur Agustiar Sabran Lepas Peserta Pawai Perayaan Tahun Baru Islam Tahun 2025

June 26, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pelatihan K3 Resmi Ditutup : K3 Komitmen Pemerintah Ciptakan Lingkungan Kerja Aman, Sehat, dan produktif

June 28, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Tingkatkan SDM Kalteng Melalui Kaderisasi PMII

June 28, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pelatihan K3 Resmi Ditutup : K3 Komitmen Pemerintah Ciptakan Lingkungan Kerja Aman, Sehat, dan produktif

June 28, 2025

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?