PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Berbagai dampak dari Inflasi sudah banyak dirasakan oleh masyarakat baik dari kenaikan harga sembako dan bahan pangan bahkan efek samping dari kenaikan harga BBM ditambah efek dari Pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan seluruh roda perekonomian, namun berkat doa, harapan, semangat dan kerja keras rakyat Indonesia, akhirnya roda perekonomian kembali bergerak meski lambat namun pasti dan berhasilnya sinergitas yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi secara nasional dan lokal.
Dalam rangka mengetahui kondisi pangan daerah maka dilaksanakannya kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Kalimantan Tengah di swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (23/3/2023).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (EKOBANG), Yuas Elko. Dalam sambutannya mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang memberikan apresiasi terhadap hasil pengendalian inflasi Kalimantan Tengah yang berada pada peringkat ke-6 terendah di Indonesia.
Meski demikian Gubernur Kalimantan Tengah tetap mengimbau tentang berbagai potensi tekanan inflasi yang dipengaruhi konflik geopolitik, peningkatan mobilitas masyarakat yang disebabkan dicabutnya kebijakan PPKM, serta persiapan menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri di tahun 2023.
Selain berbagai upaya pengendalian inflasi tak lupa pula dibutuhkannya penyusunan laporan kinerja TPID secara tahunan yang wajib disampaikan kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) sebagai pertanggungjawaban dan bukti atas kegiatan yang pengendalian yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Oleh karena itu Gubernur Kalimantan Tengah berpesan kepada masing-masing OPD terkait agar membantu penyusunan dan menyampaikan berbagai dokumentasi kegiatan pengendalian inflasi kepada Biro Ekonomi baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota, sehingga masing-masing sekretariat dapat menyusun laporan tersebut secara komprehensif
“Untuk itu, pada kesempatan ini kita semua akan memperoleh materi terkait penyusunan neraca pangan daerah. Dengan kita mengetahui kondisi pangan di wilayah masing-masing, maka diharapkan kita bisa memetakan komoditas apa saha yang perlu kita tingkatkan produksinya secara internal maupun peningkatan melalui kerjasama antar daerah dan saya sangat mengapresiasi, karena itu bagian dari rangkaian kegiatan TPID, agar diketahuinya inflasi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kemudian acara ini juga bertujuan menyamakan persepsi TPID Kabupaten/kota, dan juga dalam penyusunan kinerja TPID.” ucap Yuas Elko
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalteng, Magfur menambahkan pengendalian kegiatan pengendalian inflasi dan antisipasi inflasi pada tahun 2023 diharapkan terus bertahan dan berjalan dengan baik dan ada poin penting yang harus diperhatikan.
“Yang pertama kegiatan ini dalam rangka koordinasi, koordinasi bagaimana supaya kita mengantisipasi 2023 ini pengendalian inflasi tetap berjalan dengan baik, karena memang sama seperti tahun yang lalu kita harus menghadapi permasalahan yan kurang lebih sama khususnya terkait dengan harga pangan yang tak hanya di Kalimantan Tengah namun seluruh Indonesia dan juga bahkan seluruh dunia. Kita memberi perhatian penuh bagaimana mengendalikan inflasi pangan ” ungkapnya.
Magfur menambahkan, yang kedua kita tahun kemarin sudah cukup berhasil dengan melakukan pengendalian inflasi yang semula berada di angka di atas 7% sudah kita turunkan sehingga dari awalnya berperingkat dua tertinggi, kemudian turun menjadi peringkat Sembilan. Pencapaian kerja tahun lalu ini kita berharap dapat dilaporkan secara baik oleh teman-teman TIPID baik dari Provinsi maupun kota/kabupaten sehingga nanti kita apa yang sudah dikerjakan nanti akan memperoleh apresiasi yang layak untuk kita rayakan.
” Yang ketiga terkait dengan pengendalian inflasi pangan kita memerlukan adanya informasi yang valid, terkini terkait dengan kondisi pangan masing-masing daerah. Untuk itu kami hari ini berusaha menghadirkan direktur ketersediaan pangan dari badan pangan nasional untuk dapat memberikan materi bagaimana masing-masing daerah itu dapat mengidentifikasi dan melaporkan neraca pangan daerah di masing-masing wilayah.” tandasnya.
