Pemerintah Pusat Minta Pemerintah Daerah Sosialisasikan Jiwa Kewirausahaan Pada Generasi Muda
PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang mumpuni dengan jiwa dan semangat yang pantang menyerah, inovatif dan kreatif oleh sebab itu pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bisa mensosialisasikan generasi milenial terutama individu-individu muda untuk memiliki jiwa bisnis dan berwirausaha agar peluang usaha dan kebutuhan akan pekerjaan tercukupi.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (25/1/2023).
Rakor ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan yang digelar secara virtual tersebut nampak hadir Unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng. Hadir secara virtual Jaksa Agung H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Tito mengatakan anggaran negara merupakan tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi.
“Agar penggunaannya efektif dan efisien, Kepala Daerah bersama DPRD masing-masing harus betul-betul menjaga agar tidak bocor. Selain itu, harus digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ucap Tito.
Pada kesempatan itu Tito berpesan kepada seluruh Kepala Daerah agar mensosialisasikan generasi muda di wilayahnya untuk bekerja di swasta sebagai entrepreneur.
“Sehingga diharapkan mereka nantinya bisa membuka lapangan kerja untuk orang banyak,” kata Tito.
Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri Irjen. Pol Tomsi Tohir Balaw dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini diisi dengan empat kegiatan utama yakni penandatanganan nota kesepahaman; launching aplikasi APIP; penandatangan perjanjian kerja sama terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
