PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Kendati laju inflasi di Kalteng sudah turun pada akhir 2022 lalu, namun jangan sampai membuat kita lengah dan ada celah harga-harga untuk meroket kembali pada tahun 2023 ini karena Indonesia akan menghadapi moment keagamaan yakni dalam rangka bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, Pemerintah pusat juga berharap kestabilan harga dan stok pangan terus terkendali dan terpantau dengan baik sesuai data rill ( Fakta) di lapangan, pemerintah provinsi sendiri sudah melakukan langkah-langkah antisipasi pada tahun 2022 kemaren dengan menggelar pasar penyeimbang, bantuan paket sembako, dan Subsidi terus digulirkan agar daya beli masyarakat terus bergerak dinamis dan akhirnya berhasil menurunkan peringkat inflasi Kalteng secara nasional ke urutan ke-9 di tahun 2022 yang lalu.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (24/1/2023). Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Hadir Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait, serta perwakilan unsur Forkopimda.
Selain itu hadir secara virtual, Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pangan Nasional M. Habibullah, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Fadjry Djufry, Satgas pangan, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Pada kesempatan itu Tito menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah cukup baik di atas 5 persen di triwulan akhir tahun 2022.
“Kita sangat bagus dibandingkan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen,” kata Tito.
Tito juga menyebut, inflasi nasional masih relatif terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun, dimana sebelumnya inflasi pada bulan September 5,8 persen, bulan Oktober 5,7 persen, November 5,44 persen, dan Desember 5,5 persen.
“Tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten sehingga ada 160 kabupaten/kota yang nantinya jadi sampel untuk inflasi angka nasional,” ungkap Tito.
Tito menegaskan agar Pemerintah Daerah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. “Jangan hanya di belakang meja menerima laporan, tetapi harus cek langsung benar atau tidak datanya,” tegas Tito.
Sementara itu Wagub Edy Pratowo ketika dibincangi usai mengikuti Rakor mengungkapkan inflasi ini akan terus terjadi dan didominasi oleh komoditas beras.
“Di bulan Maret-April kita akan menghadapi yang namanya bulan puasa dan Idulfitri, sementara kenaikan harga di bulan Januari ini terjadi karena kita menghadapi Imlek. Ini yang perlu kita jaga, mengantisipasi tiga bulan ke depan, tetapi ada juga langkah-langkah yang harus kita ambil, misal kita akan menghadapi panen di Maret-April, jadi kita harus mempersiapkan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk stabilitas harga di daerah, termasuk salah satunya menentukan penetapan harga Pemerintah Daerah,” jelas Wagub.
Lebih lanjut Wagub menekankan harus adanya kerja sama antar daerah untuk memastikan bahwa ketersediaan stok pangan aman ke depannya.
“Kita juga akan bekerja sama di lapangan baik dengan TNI, POLRI, Satgas Pangan, dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga, kita harus tetap melaksanakan gerakan untuk pasar penyeimbang, pasar murah, operasi pasar, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri. Dengan kerja sama yang baik, InsyaAllah penanganan inflasi di Kalimantan Tengah bisa terjaga,” pungkas Wagub.
