Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Ini Upaya Pemprov Kalteng dalam Menjaga Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Gas LPG 3 Kg

admin01
Published: December 30, 2022
Share
3 Min Read
Disdagperin Kalteng dan stakholder terkait saat memantau harga dan ketersediaan gas LPG 3 Kg baru-baru ini. (Istimewa)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Salah satu tugas dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah melakukan pemantauan barang dan jasa beredar untuk menghindarkan konsumen dari akses negatif dalam pemakaian produk barang dan jasa.

“Pemantauan dilaksanakan dalam rangka mengendalikan peredaran dan harga gas bersubsidi yang meningkat baru-baru ini. Pelaksanaan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kilogram bersubsidi yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian Provinsi Kalteng, bidang Perlindungan Konsumen dalam rangka pengendalian inflasi Tahun 2022,” ucap Kepala Disdagperin Provinsi Kalteng, Aster Bonawaty, Jum’at (30/12/2022).

Lanjutnya, salah satu penyebab kenaikan harga gas LPG 3 Kilogram adalah masih adanya oknum pangkalan yang menjual gas LPG khususnya gas LPG 3 kilogram dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan juga masih ada pangkalan yang mendistribusikan gas LPG 3 kilogram diluar wilayah distribusinya.

Serta sebaran pangkalan LPG 3 Kilogram yang tidak merata sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah dan hal ini yang menjadi salah satu penyebab inflasi di Provinsi Kalteng.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

“Dengan kenaikan harga gas LPG bersubsidi yang cukup tinggi disertai dengan kelangkaan gas bersubsidi akibat pendistribusian yang tidak sesuai wilayahnya yang dilakukan oknum pangkalan tertentu, sangat berdampak pada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG bersubsidi menjadi salah satu penyumbang kenaikan inflasi di Kalteng, sehingga salah satu bentuk upaya Pemprov Kalteng untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan gas LPG bersubsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu membeli dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg.

“Salah satu Kabupaten yang menyumbang angka tertinggi Inflasi di Provinsi Kalteng adalah kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan kepada Agen dan Pangkalan yang ada di Kota Sampit beberapa waktu yang lalu.” ujarnya.

Selain kegiatan Pengawasan, Disdagperin Provinsi Kalteng melalui Bidang Perlindungan Konsumen juga melakukan penyebaran Informasi kepada Masyarakat Luas melalui Pemasangan Spanduk.

Spanduk tersebut terkait dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/868/II.3/DESDM Tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Pengawasan Pendistribusian Liquefild Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram di Wilayah Provinsi Kalteng yang memuat Harga Eceran Tertinggi (HET) serta himbauan untuk mendistribusikan LPG 3 Kilogram sesuai dengan wilayah distribusinya.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Optimalkan Pajak Air Permukaan dan Evaluasi Pemutihan Pajak June 26, 2025
  • Gubernur Agustiar Sabran Lepas Peserta Pawai Perayaan Tahun Baru Islam Tahun 2025 June 26, 2025
  • BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Perlindungan Siswa Magang kepada Seluruh SMK Negeri dan Swasta di Kotawaringin Barat June 26, 2025

Berita yang mungkin anda minati

Pemerintah Provinsi Kalteng

Gubernur Agustiar Sabran Lepas Peserta Pawai Perayaan Tahun Baru Islam Tahun 2025

June 26, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Asisten I Herson B Aden Buka Kegiatan Pelatihan Pengkaderan PMII

June 26, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Kadisbun Kalteng Tanggapi Pencemaran Lingkungan yang Diduga Dilakukan PT UPC di Kabupaten Kotim

June 25, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

FGD Penyelenggaraan Kearsipan. Adiah Chandra Sari : Jadi Pedoman Bagi Seluruh Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Arsip Secara Tertib

June 25, 2025

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?