Dewan Harapkan Program Hasil Musrembang Harus Terealisasi Secara Prioritas Bukan Program Seremonial Biasa

SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Musrenbang merupakan aspirasi rill yang terjadi ditengah masyarakat dan apa yang ada ditengah masyarakat akan selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan jaman, oleh sebab itu Musrenbang diadakan agar apa yang diprogramkan Pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,dan sebaliknya apa yang menjadi kekurangan dilapangan akan diserap oleh pemerintah daerah untuk dikaji dan dibahas untuk ditentukan mana yang manjadi skala prioritas.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mendorong, agar program yang dihasilkan melalui perencanaan di musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mendapatkan skala prioritas untuk teranggarkan melalui APBD Kotim tahun 2023 mendatang. Setidaknya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak lagi dicap sebagai seremonial tahunan untuk pemerintah kabupaten.

“Saya menekankan program Musrenbang harus masuk setiap tahunnya. Karena setiap reses selalu dikeluhkan mengenai usulan di Musrenbang kerap tidak di akomodir dalam APBD,” kata Juliansyah, Selasa (8/11/2022)

Menurutnya sekitar asumsi anggaran bisa saja meningkat sekitar diatas 7-8 triliun jika mengakomodir untuk menyelesaikan usulan dari masyarakat tersebut. Anggaran tersebut tentunya di luar kemampuan APBD Kotim yang saat ini masih dikisaran Rp 2 triliun. Sehingga skala prioritas yang diperlukan untuk menentukan mana yang urgen untuk dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda.

Menurutnya, semua perangkat daerah harus melakukan pemetaan program sebagai bahan penyusunanan rencana kerja pada 2023 sehingga bisa diketahui mana yang harus diprioritaskan. Program yang akan diusulkan didanai melalui APBN sudah disiapkan mulai saat ini sesuai ketentuan.

Juliansyah menekankan, agar jangan sampai di APBD 2023 ini muncul program yang tentunya tidak dilakukan pembahasan melalui tahapan perencanaan.

“Selain itu juga menekankan kepada Pemkab Kotim. Bahwasnya program yang tertunda tahun ini tadi karena factor anggaran itu hendaknya diusulkan lagi di APBD 2023 ini supaya terlaksana dengan anggaran yang tersedia.” tandasnya.