KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Untuk melihat secara langsung keadaan para warga yang terkena dampak langsung dari korban banjir yang berada dalam tenda-tenda pengungsian sementara, dimana banjir masih melanda disejumlah daerah di Kotawaringin barat, seperti di Kota Pangkalanbun, Pemerintah Provinsi melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran bersama Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran meninjau secara langsung sejumlah posko banjir yang didirikan mandiri oleh masyarakat di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (27/10/2022) malam.
Terdapat beberapa posko yang dikunjungi Gubernur Kalteng tepatnya berada di Kelurahan Raja, Kelurahan Mendawai serta Kelurahan Arut Selatan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur H. Sugianto Sabran dan Anggota DPR RI H. Agustiar Sabran memberikan bantuan tali asih uang tunai kepada warga serta paket sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada posko bencana banjir & dapur pertama di Kelurahan Mendawai didistribusikan 1 ton beras serta 100 paket sembako, posko bencana banjir kedua di Kelurahan Raja didistribusikan 500 kg beras serta 50 paket sembako, pada posko bencana banjir ketiga di Kelurahan Raja didistribusikan 500 kg beras serta 50 paket sembako, posko bencana banjir keempat di Kelurahan Raja didistribusikan 1 ton beras serta 100 paket sembako dan 100 pas selimut, terakhir di posko kelima di Kelurahan Arut Selatan didistribusikan sebanyak 5 ton beras.
“Bantuan ini diberikan untuk memastikan agar tidak ada masyarakat yang kelaparan dan sakit,” tutur Gubernur di sela-sela peninjauan.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut berpesan agar masyarakat bersiaga menghadapi bencana banjir.
“Masyarakat bersiaga agar jika ada yang sakit segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, dan semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah,” imbuhnya.
Sebagai informasi, terdapat sejumlah pasien yang sedang sakit akibat terdampak banjir, dan hal tersebut dengan sigap ditangani oleh tim dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan pemkab setempat.
