PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dampak dari kenaikan BBM merupakan fakto utama dalam memicu kenaikan inflasi secara bertahap ditambah lagi dengan gagal panen di sebagian daerah di Indonesia sebagai dampak cuaca ekstrem turut memperburuk keadaan masyarakat yang tengah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan ekonominya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung mewakili Gubernur Kalteng menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi di daerah, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (24/10/2022).
Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual didampingi Kepala BPS RI Margo Yuwono, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi, serta mewakili Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syailendra.
Tito mengatakan bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia, baik karena dampaknya, sisa dampak COVID-19, dan juga karena perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan gangguan terhadap rantai pasok energi dunia dan rantai pasok pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dunia serta keadaan keuangan dunia.
“Banyak negara yang mengalami inflasi cukup tinggi. Inflasi ini artinya kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi,” ucap Tito.
Tito berharap para TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian bisa memberikan arahan kepada jajarannya agar bisa satu perahu mengutamakan pendampingan Kepala Daerah agar tidak ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada terutama APBD, disamping mengaktifkan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing.
“Karena inflasi angka nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, jadi provinsi, kabupaten dan kota harus bergerak semua. Kalau daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing maka secara nasional akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Margo menyatakan bahwa mengelola makro ini penting, disamping menjaga pasokan agar berbagai permintaan atas komoditas barang dan jasa bisa dipenuhi dan tidak terjadi kenaikan harga.
“Kebijakan makro ini penting supaya bagaimana harga bisa dikendalikan, dan juga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga pemulihannya,” kata Margo.
Dikutip dari MMC Kalteng,Saat diwawancarai usai rakor, Leonard menyatakan bahwa inflasi ini terjadi karena adanya beberapa pemicu diantaranya kenaikan BBM dan juga gagal panen akibat cuaca ekstrem sehingga terjadi kenaikan harga, salah satunya adalah beras.
“Sebagai antisipasi, kita akan menyetok beras bekerja sama dengan Bulog, sesuai arahan Bapak Gubernur kita akan menyetok beras yang ada di petani, kemudian disimpan di Bulog,” jelasnya.
Leonard menambahkan, upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi ini adalah dengan menggelar Pasar Penyeimbang terutama di dua kota penyumbang inflasi terbesar yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.
“Kita harapkan dengan adanya Pasar Penyeimbang ini bisa mengerem para pedagang yang ingin menaikkan harga di luar ketentuan,” imbuhnya.
Leonard berharap upaya-upaya yang sudah dilakukan ini bisa berjalan maksimal dan akan dilakukan secara masif hingga akhir tahun 2022.
“Sudah kita siapkan bansosnya, tinggal waktu untuk menyuplai ke daerah-daerah dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Turut hadir unsur Forkopimda, Kepala Perngkat Daerah Provinsi Kalteng terkait, serta undangan lainnya.
