Bahas Pengawasan, Kadislutkan Kalteng Terima Kunjungan PSDKP Pontianak

PALANGKA RAYA, ,KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka koordinasi terkait pengawasan di wilayah Prov. Kalteng. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng Darliansjah menerima kunjungan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak Quddus di ruang kerjanya, Selasa (27/9/2022).

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terjalin antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng dengan stasiun PSDKP Pontianak telah berjalan dengan baik. Kerja sama ini dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan taat hukum yang dilakukan dengan prinsip kebersamaan, saling mendukung, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan azas manfaat, keseimbangan dan prinsip perikanan yang bertanggung jawab di wilayah Kalteng.

Terkait dengan adanya nelayan luar daerah yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Provinsi Kalteng agar tidak menimbulkan dampak negatif antara nelayan lokal dengan nelayan luar, Pemprov. Kalteng membuat ketentuan untuk mengakomodir nelayan dari luar agar tetap dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu dengan mengajukan izin dan perjanjian membuat kerja sama antara Pemprov dan Kabupaten.

Darliansjah dalam arahannya mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan peningkatan pengawasan terhadap daerah-daerah yang sering terjadi pelanggaran hukum di wilayah perairan yang memiliki potensi strategis di Provinsi Kalteng khususnya wilayah perairan agar tidak kembali.

“Diharapkan pula dengan adanya kerja sama dan sinergisitas stasiun PSDKP Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan, dapat mengatasi kendala dan permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalteng,” pungkasnya.

Pada pertemuan ini disepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan FGD Kolaborasi Pengawasan SDKP Kalteng dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.