Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis IPTEK dan Inovasi
Kadisdik Kalteng: Perlu Ada Sinkronisasi Program Antara Pusat dan Daerah di Bidang Pendidikan

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya perlu adanya sinkronisasi dalam hal program-program yang akan dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng, A. Syaifudi setelah mengadiri pembukaan kegiatan Advokasi IKM, Asistensi Pendampingan PBD, PSP, dan Rapor Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Kalteng Tahun 2022 yang dilaksanakan di hotel Aquarius, Palangka Raya pada Senin (11/7/2022).
“Jadi intinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalteng ini adalah, sinkronisasi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Provinsi se- Indonesia,” ucap Syaifudi.
Dia menambahkan bahwa, untuk Provinsi Kalteng dijembatani oleh BPMP dalam mewujudkan sinkronisasi tersebut. Dimana pihak Provinsi Kalteng dan Kabupaten/Kota melalui Disdik, memberikan dukungan terhadap salah satunya program Merdeka Belajar, mulai dari assesment nasional meliputi literasi, generasi dan lingkungan belajar, survey guru dan lainnya.
Kemudian ada juga program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan dan Rapor Pendidikan hingga perencanaan berbasis data.
“Jadi inilah yang di sinkronisasi, bagaimana dukungan Pemerintah Provinsi terhadap program Merdeka Belajar secara nyata. Dukungannya bukan hanya secara moril saja, namun juga dukungan dana dan anggaran agar semuanya berjalan dengan baik,” tutur Syaifudi.
Adapun program Merdeka Belajar merupakan program yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Dimana dulu kita mengenal istilah ujian nasional (UN) yang kemudian dirubah menjadi assesment nasional.
Adapun penilaian UN yang dulu dilakukan kepada seluruh siswa, sekarang ini diganti dengan assesment nasional yang menggunakan sampel siswa. Dimana 40 persen jumlah siswa akan dilakukan assesment hingga guru dan juga Kepala Sekolah juga dilakukan assesment, sehingga kelihatan potret lingkungan belajarnya.
“Ini sudah tahun pertama dan kita akan lakukan yang tahun kedua untuk assesment. Intinya Merdeka Belajar ini menjadi katalisator misalnya program Guru Penggerak. Bagaimana Guru bisa melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, di era saat ini.” tutupnya. (Ahmad Prianto R.)