Tingkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan Industri, Pemprov Kalteng Dorong Optimalisasi BumDes

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Industri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Leonard S. Ampung dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Semester I Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, komplek kantor Gubernur setempat pada Senin (4/7/2022) Siang.

“Sebagai salah satu implementasi percepatan pemulihan pada perekonomian daerah, kita menginginkan adanya
pembentukan klaster-klaster ekonomi baru yang bersifat kerakyatan, di mana klaster tersebut mencakup dari proses produksi hingga pemasaran melalui offtaker yang ada,” ucap Leo.
Selain dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri di suatu wilayah, hal ini juga dapat meningkatkan optimalisasi peran BumDes, melalui perannya pada salah satu proses klastering tersebut, seperti menjadi pengelola bahan setengah jadi sebelum didistribusikan kepada offtaker, sehingga keseimbangan, kestabilan harga, serta perlindungan terhadap pelaku industri kecil dan menengah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, sehubungan dengan dukungan terhadap pengembangan serta pembiayaan sektor atau cluster tertentu, seperti tambak udang, perkebunan kopi atau lainnya, termasuk memfasilitasi akses digitalisasi bagi UMKM, Pemerintah Daerah dapat menghubungi Lembaga Jasa Keuangan yang juga tergabung dalam anggota TPAKD, seperti Perbankan. Karena pihaknya yakin bahwa Lembaga Jasa Keuangan juga pasti memiliki program untuk pengembangan pada sektor-sektor prioritas tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan TPAKD ini dapat terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan dapat berjalan lebih lancar.

‘Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Leo.
Selain itu pihaknya juga berharap agar para stakeholder terkait dapat terus berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan timeline atau jadwal dan menghasilkan output yang optimal, serta berdampak langsung terhadap perluasan akses keuangan bagi masyarakat.

Program-program yang telah direncanakan agar selalu dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat berjalan seirama dengan program tematik TPAKD tahun 2022 yang telah ditetapkan dan memiliki target yang terukur serta implementatif untuk diterapkan di masing-masing daerah.

Oleh karena itu, perlu ada sinergi dari Perangkat Daerah yang menjadi leading sector program dengan stakeholders yang tergabung dalam TPAKD, baik dari sisi anggaran maupun SDM dalam pelaksanaan program TPAKD, sehingga multiplier effect dari program tersebut dapat semakin dirasakan masyarakat.

“Dengan sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan program yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Provinsi Kalimantan Tengah.” tutup Leo.