Pemprov Kalteng Dorong Peningkatan Jaminanan dan Akses Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat 

Suasana pertemuan forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalteng. (Ahmad Prianto R.) 

 

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong peningkatan jaminan dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya saat membuka kegiatan forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalteng Tahun 2022, di Aula Eka Hapakat, komplek kantor Gubernur setempat, Kamis (16/6/2022).

 

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang BPJS bahwa, mulai tanggal 1 Januari 2014 sebagai awal penerapan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia atau program jaminan kesehatan nasional (JKN),” ucap Leo.

 

Dia menambahkan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan tersebut khususnya di Kalteng, hendaknya forum kemitraan dan komunikasi pemangku kepentingan utama tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi Pemerintah dalam, manajemen fasilitas kesehatan.

 

Selain itu seluruh stakeholder terkait diharapkan dapat menunjang program JKN KIS agar dapat berjalan optimal, melalui rencana strategis yang bertujuan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan sebagai program strategis nasional.

 

Selain itu diharapkan dapat tercapainya komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN KIS yang meliputi penyampaian saran dan gagasan pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja kerjasama strategis.

 

“Selanjutnya perlu adanya kesamaan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Juga mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan serta, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kesehatan dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi.” lanjut Leo.

 

Selain itu perlu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan dan sasaran yang ingin dicapai dalam forum, melalui pemantapan hubungan kemitraan dan pihak eksternal terkait dengan pembuatan kebijakan dan instansi perwakilan pada tingkat daerah. Juga pemahaman yang sama atas program-program yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.

 

Serta yang terpenting adalah kerjasama yang saling menunjang dan dukungan dari pihak instansi terkait, sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, dimana Salah satunya yaitu mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berdaya saing. (Ahmad Prianto R.)

EDITOR:Ardi


SUMBER: