PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Antrean Panjang kendaraan, baik roda dua maupun roda empat untuk mendapatkan BBM berupa pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya, menjadi sorotan Anggota DPRD Kota.
Salah satunya, Anggota DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha yang mengaku heran dengan terjadinya kelangkaan BBM berupa pertalite disetiap SPBU, hingga membuat masyarakat membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan BBM akibat antrean yang panjang.
Bahkan yang anehnya, Ridha menduga kelangkaan BBM berupa pertalite itu hanya terjadi di Kota Palangka Raya saja. “Iya, saya sempat ke kabupaten tetangga, bahkan provinsi tetangga, semua aktivitas SPBU berjalan dengan normal. Tidak ada antrean BBM pertalite seperti di Palangka Raya,” ucapnya, Selasa (7/6/2022).
Politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya ini mengatakan, adanya kelangkaan BBM tersebut maka dipandang perlu instansi terkait untuk secepatnya mengambil langkah-langkah yang tepat.
“Saya mendorong agar segera dilaksanakan RDP dengan instansi dan perusahaan terkait serta pemilik SPBU. Kondisi ini harus segera ditemukan solusinya atas kelangkaan pertalite tersebut,” ujarnya.
Kalaupun lanjut Ridha, kelangkaan tersebut karena pasokan pertalite yang dikurangi untuk kuota Kota Palangka Raya, maka harus juga ada dasarnya. Artinya, tidak bisa kebijakan pengurangan diambil secara sepihak, karena tidak semua masyarakat mampu untuk beralih ke BBM jenis pertamax. Apalagi pertamax baru saja mengalami kenaikan.
“Iya, artinya ada selisih yang cukup besar antara harga 1 liter pertalite dan 1 liter pertamax. Kalau masyarakat terbiasa mengisi full pertalite dan kemudian dipaksa untuk beralih ke pertamax, maka selisih tersebut semakin besar. Ini tentu berdampak ke pendapatan masyarakat,” bebernya.
Padahal tambah dia, dengan harga BBM sebelumnya, setidaknya masyarakat mampu menyisihkan pendapatannya untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, untuk membeli popok bayi, susu dan lain-lain. Namun sebaliknya, jika terjadi peralihan dari pertalite ke pertamax, maka kebutuhan lain tersebut akan hilang.
“Itu karena selisih harga yang harus ditambahkan utk mengisi pertamax. Dampak seperti ini yang harusnya juga dipikirkan apabila mengurangi kuota pertalite di Kota Palangka Raya,” tandas Ridha. (Dani)
