MUARA TEWEH KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota DPRD Barito Utara, Wardatun Nurjamilah, ST meminta agar gaji guru honor jangan dipotong untuk iuran bulanan.
Hal ini disampaikan Wardatun Nurjamilah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Barut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Barito Utara, Senin (17/1/2022).
Menurutnya, iuran PGRI bagi guru honor cenderung dipaksakan. Maka dari itu, ia mengajak agar semua pihak bersama-sama mensejahterakan guru baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honor.
“Tentunya kita semua ingin sekali mensejahterakan semua guru yang ada kabupaten Barito Utara, maka itu saya meminta kiranya tolong agar seluruh pengurus PGRI bagi tenaga guru honor jangan di potong atau dipaksakan iuran dengan patokan nilai sekian. Memang nilainya tidak seberapa yakni Rp 10.000 per bulan, tapi jika dipotong langsung kan terasa juga Rp 120.000,” ucap Wardatun dalam RDP tersebut.
Dikatakannya lagi, dengan jumlah gajih guru honor yang diterima di Kabupaten Barito Utara perbulan sebesar Rp 750.000 terkadang diterima selama 3 bulan, bahkan jika anggaran belum turun, masih ditahan 6 bulan.
“Selama itu mereka makan apa, ini yang menjadi keprihatinan kita, kenapa harus dilaksanakan RDP. Makanya saya harapkan ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin duduk Bersama, mari kita mensejahterakan para guru yang ada di Barito Utara ini,” beber Wardatun Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Utara ini.
Sementara Ketua PGRI Barito Utara, Ardian mengatakan sebelumnya organisasi PGRI juga sudah memungut iuran anggota namun tidak secara resmi, pada tahun-tahun sebelumnya para pengurus PGRI mengumpulkan dengan cara mengambil ke sekolah- sekolah.
“Dari dulu sudah ada iuran PGRI, namun memang tidak ada pungutan seperti ini secara resmi. Kalau tidak ada iuran itu tidak benar. Kami bertanya misalnya tidak ada iuran organisasi hidup organisasi dari mana, apakah bukan dari anggota nya,” jelas Ardian yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara.
Dijelaskan Ardian mengapa terjadi iuran sebenarnya guna memperjuangkan kepentingan guru, dia mencontohkan saat di pusat PGRI memperjuangkan kepentingan guru, dikatakannya lagi seperti sertifikasi dan non sertifikasi begitu juga dengan P3K semua adalah jasa PGRI meminta supaya para guru diperhatikan oleh pemerintah.
“Untuk iuran ini kami merasa ini kesepakatan, kami yakin dari kecamatan yang menangani ini agar organisasi berjalan, dan masih banyak tenaga honor yang tidak mempermasalahkan kepada kita karena mereka yakin bahwa nanti akan ada solusi bagi kita,” jelas Ardian.
Sebelumnya juga sempat ramai diperbincangkan tentang iuran PGRI yang dijadikan syarat pemberkasan insentif secara resmi melalui surat yang mengharuskan melampirkan poto copy lunas iuran PGRI, namun hal itu dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pengurus PGRI tingkat kecamatan dan merupakan kesepakatan rapat kerja PGRI Kabupaten Barito Utara yang digelar di SDN 10 Melayu.
Dari hasil rapat dengar pendapat anggota DPRD dan pengurus PGRI Kabupaten Barito Utara disimpulkan. Berdasarkan hasil kesepakatan pada RDP antara DPRD Kabupaten Barito, Dinas Pendidikan dan pengurus PGRI Barito Utara memutuskan tersebut, agar surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 420/092/PK/XI/2021 dan Nomor: 420/093/PK/XI/2021 poin 5 dicabut dengan surat resmi, serta guru honorer tidak dipungut iuran PGRI. (S.Purwanto)
