MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, S.Ag mencecar pihak pemerintah daerah terkait dengan BPJS kesehatan masyarakat Barito Utara, terutama pada data kematian warga yang sudah meninggal, saat rapat dengar pendapat dengan pihak Asisten II Setda Barito Utara, Dinas Sosial PMD dan Dinas Kesehatan Barito Utara dan kepala kantor BPJS kesehatan cabang Muara Teweh.
“Kita harus akui beban anggaran kita saat ini sangat terbatas, dan untuk itu perlu selektif dalam hal penetapan masyarakat penerima BPJS kesehatan mengikuti aturan dari Kementrian Soail RI,” kata Politisi PAN Barito Utara tersebut, Selasa (18/1/2022) di ruang rapat dengar pendapat DPRD Barito Utara.
Tambahnya, namun bagaimanapun juga BPJS kesehatan untuk masyarakat tidak mampu Barito Utara tetap harus berjalan, namun jika menyikapi dengan keterbatasan anggaran sebagiamna yang disampaikan maka perlu selektif pendataannya.
“Saya sangat terkejut jika menyimak dari laporannya ada masyarakat yang sudah meninggal, tapi pemerintah daerah masih bayar, tentunya itu sangat disayangkan terhadap beban anggaran,”kata Ketua Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera itu lagi.
Anggota dewan tiga periode itu juga menambahkan, kepada pemerintah daerah khususnya PMD Barito Utara agar dapat ditindak lanjuti mengenai data kematian warga desa dan kelurahan yang menerima BPJS Kesehatan agar bisa dilaporkan untuk penghapusan data kalau dia menerima BPJS kesehatan yang bersubsidi. (S.Purwanto)
