Dirjen Keuda Berharap Proses Pengelolaan PAD Dilakukan Secara Digital

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri berharap kedepannya untuk proses pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dilakukan secara digitaliasasi.

Hal ini dikatakaan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto pada acara Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang digelar secara virtual.

Rakor ini juga dihadiri Pj. Sekda Provinsi Kalteng H. Nuryakin mewakil Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/9/2021).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto dalam arahannya menyampaikan pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran, hikmah yang sangat luar biasa. Dari kacamata pendapatan, sektor PAD sangat terkontraksi adanya pandemi Covid-19.

“Hanya ada 3 sektor yakni retribusi pengelolaan dari menara telekomunikasi pengendalian, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pemakaman”, ucap Mochamad Ardian Noervianto.

Pada pertemuan ini, Mochamad Ardian Noervianto ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menggunakan SIPD. Mochamad Ardian Noervianto berharap, pandemi Covid-19 tidak hanya bisa memperkenalkan terhadap pola kerja baru.

“Kita harus bisa mendorong bagaimana PAD ini lagi-lagi didekatkan dengan digitalisasi”, imbuhnya.

Ditengah pandemi saat ini, sangat penting interpensi digital didalam pengelolaan PAD. Dirjen Keuda sangat berharap kedepannya proses PAD bisa dilakukan secara digital.

“Proses SIPD kami akui selalu terus mengalami dinamika dan perubahan. Diharapkan SIPD bisa paripurna”, tambahnya.

Disampaikan juga, kebijakan elektronik Pemerintah Daerah di sektor PAD akan banyak implikasi pada Pemerintah Daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah mengatakan pemerintah pusat sangat terbuka jika ada saran dan masukan terkait dengan implementasi SIPD. Dia berharap Pemerintah Daerah selalu menjalin kerjasama dan sinergi dengan Kemendagri terutama dalam implementasi SIPD.(mmc/okta)