Pemprov Kalteng akan Turunkan Tim Ahli, Cek Kebebanaran Produksi Padi Hanya Hasilkan 1,4 Ton/Hektar

PULANG PISAU, KALTENGTERKINI.CO.ID – Guna menindaklanjuti informasi adanya pernyataan dari petani bahwa produksi padi hanya menghasilkan 1,4 ton per hektar, Pemerintah Provinsi Kalteng akan menurunkan Tim Ahli untuk mengecek dan mengkaji kebenarannya.

Hal ini ditegaskan Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran saat melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi pembangunan dan pengembangan Food Estate yang berada di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (02/02/2021).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Gubernur H. Sugianto Sabran juga didampingi oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo,  Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng Hj. Sunarti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Shalahuddin, Kepala Biro Umum Setda Kalteng Lisda Arriyana dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSantik) Provinsi Kalteng Agus Siswadi.

Gubernur mengatakan terkait informasi bahwa ada pernyataan dari petani yang hanya menghasilkan 1,4 ton per hektar, agar hal ini jangan digeneralisasi.

Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Pemprov Kalteng akan menurunkan Tim ahli untuk mengkaji kebenarannya.

“Jangan sampai percikan kecil, jadi menutup keberhasilan yang ada. Tim akan evaluasi, kita memiliki tim ahli di bidang ini, idealnya para ahli yang berpendapat dengan hasil kajian keilmuannya. Kita  akan rubah stigma eks PLG sebagai penyumbang kebakaran menjadi penyumbang kesejahteraan”, ucap Gubernur.

Disisi lain, Gubernur juga menyampaikan tujuan kunjungan kerja ke Desa Belanti Siam kali ini untuk meninjau keadaan  food estate terkait curah hujan belakangan ini sangat tinggi.

Setelah dilakukan peninjauan, menurutnya pengelolaan irigasi di kawasan Food Estate di Desa Belanti Siam sudah tertata dengan baik.

“Hari ini kami rombongan ke Desa Belanti Siam dan Desa Gadabung, Kabupaten Pulang Pisau untuk melihat keadaan Food Estate, proyek percontohan Food Estate yang ada disini 10 ribu hektar. Dari 10 ribu hektar, hanya 2 persen yang terkena banjir”, ucap Gubernur H. Sugianto Sabran.

Gubernur juga berbincang sekaligus mendengarkan pengalaman dari para petani setempat mengenai mekanisasi saat ini dengan non mekanisasi/ konvensional sebelumnya, dan pengakuan para petani lebih baik menggunakan mekanisasi.

“Dulu petani cukup berhasil bisa menghasilkan 7 – 8 ton per hektar,  dengan Pemerintah turun tangan langsung, masa tidak berhasil”?, tuturnya.

H. Sugianto Sabran mengatakan program Food Estate yang dibangun di Kalteng sangat menguntungkan bagi masyarakat Kalteng. Hal ini terlihat, dimana infrastruktur dibangun, dari Kecamatan Dadahup ke Kabupaten Kapuas sudah dibantu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, dari Desa Tahai ke Desa Belanti juga sudah ditangani oleh Pemerintah.

“Akan banyak dampak yang didapatkan oleh masyarakat”, imbuhnya.

“Program ini harus kita sambut dengan kinerja, dengan bukti.  Jangan ada anak-anak muda Kalteng jadi penonton. Sekarang lapangan kerja di depan mata , bukan saatnya kita mengeluh mencari pekerjaan, peluang ini harus ditangkap, terutama anak muda Kalteng”, tambah Gubernur.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut menyampaikan tujuan akhir program Food Estate ini adalah kedaulatan pangan di Kalteng dan Nasional.

“Kalteng untuk Indonesia,  maknanya kita adalah penopang dan penyangga pangan Nasional, namun satu hal yang perlu diingat jangan bicara kesukuan, jangan bicara perbedaan agama, pandangan politik dan lain-lain, tujuan kita lurus dengan nawaitu (niat, red) yang membumi untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng”, ungkap Gubernur.

Gubernur menambahkan, khusus untuk rencana panen oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Pemprov Kalteng berpandangan akan lebih diundang ke Kecamatan Bataguh, supaya masyarakat sekitar dan umumnya Kalteng mendapatkan dampak positif, diantaranya penyediaan dan pembenahan infrastruktur. (mmckalteng/dan)