PULANG PISAU, kaltengterkini.co.id – Dampak pandemi covid-19 berakibat pada pemangkasan anggaran (refocusing) sejumlah anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Refucusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakam dan diselesaikan di tahun anggaran 2020 ini, bahkan hingga sejumlah kegiataan pun tertunda pelaksanaannya.
Kedati begitu, Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Pulang Pisau pun menyadari bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakumodir dengan baik pada tahun ini, karena alokasi anggaran yang sudah di tetapkan pun terdampak refocusing anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, H. Ahmad Rifai membenarkan jika dampak dari refocusing anggaran berpengaruh dalam pelaksanaan program kegiatan.
Kedati begitu, pihaknya sangat menyadari, bahwa refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 menjadi hal yang sangat urgen untuk mengatasi bencana covid-19.
Ahmad Rifai mengatakan, pandemi covid-19 ini berdampak pemangkasan anggaran di masing-masing SOPD sehingga beberapa kegiatan pembangunan pada tahun 2020 banyak yang tertunda.
Anggota Dewan terpilih dari Dapil II Kecamatan Maliku dan Pandih Batu itu mengatakan, dalam melaksanakan tugas fungsi, DPRD Kabupaten Pulang Pisau melakukan kegiatan monitoring ke lapangan dengan meninjau beberapa kegiatan pembamgunan, seperti proyek peningkatan jalan.
” Saya bersama kawan-kawan turun kelapangan meninjau sejumlah kegiatan yang dilakukan SOPD, seperti PUPR. Dengan adanya refocusing dan pemangkasan anggaran ini, kami harapkan program kegiatan yang tertunda dapat di laksanakan di tahun anggaran berikutnya, ” kata H Ahmad Rifai.
Politikus Partai Golkar ini menyebut salah satu contoh jalan penghubung di wilayah Maliku Pandih Batu merupakan akses ekonomi masyarakat yang tidak selesai dikerjakan tahun ini sehingga tahun berikutnya diharapkan dapat dilanjutkan.
Sebab jalan dibangun ini merupakan jalan utama akses ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Maliku dan Pandih Batu.
Ahmad Rifai berharap, ke depan pola penbangunan yang dilaksanakan harus di fokuskan pada jalan yang terhenti dan merupakan aspirasi masyarakat dalam memperlancar angkutan hasil ekonomi.
“Jika tidak diteruskan, dikhawatirkan pembangunan yang sudah dimulai akan kembali rusak, sehingga ini pentingnya pihak wakil rakyat memantau dan akan monitoring langsung ke lapangan kembali, ” tandasnya.(pri)
