PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Setelah melalui proses dan tahapan panjang, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, akhirnya menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya.
Perwali yang secara resmi ditandatangani oleh Walikota Fairid Naparin padai 7 September 2020 tersebut, tidak lain sebagai tindaklanjut atas terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 43 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan dan pengendalian corona virus disease.
“Perwali ini adalah tindaklanjut atas dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Pergub Kalteng Nomor 43 Tahun 2020,” ungkap Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Senin (7/9/2020).
Aturan dalam perwali tersebut lanjut Fairid, sudah melalui kajian dan diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta disesuaikan dengan kondisi riil di tengah masyarakat Kota Palangka Raya
“Dikeluarkannya perwali, tidak lain untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya, dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Fairid menyebut, ada tiga hal yang menjadi subjek pengaturan dalam perwali tersebut. Pertama, bagi perseorangan dimana diwajibkan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
Kedua, bagi pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Sedangkan ketiga, bagi pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan fasilitas umum diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung.
“Nah, untuk sanksi bagi orang yang tak memakai masker akan dikenakan tiga jenis sanksi yakni teguran lisan, tertulis, kerja sosial hingga denda administratif sebesar Rp100 Ribu,” beber Fairid.
Sementara yang terkait dengan sanksi berupa kerja sosial yang dimaksud adalah menyapu jalan umum minimal 2 jam dan maksimal 1 minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang, menjadi relawan pada satgas covid-19 selama 3 hari atau membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 hari.
Kemudian untuk pelanggaran protokol kesehatan di kawasan pendidikan berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali, rekomendasi pencabutan izin hingga rekomendasi hukuman disiplin bagi kepala sekolah atau penanggung jawab institusi. Dan bagi pelanggaran di rumah ibadah, akan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali, hingga penutupan sementara.
Sedangkan bagi tempat kerja yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi berupa penjatuhan disiplin ASN bagi tempat kerja pemerintahan dan bagi non pemerintahan akan ada sanksi berupa teguran tertulis oleh SOPD yang melakukan pengawasan, penyegelan sementara, pencabutan izin operasional atau denda sebesar Rp 5 Juta.
Berikutnya bagi pemilik atau penanggung jawab usaha yang melakukan terjadinya kerumunan massa, akan diberi sanksi berupa teguran tertulis, denda sebesar Rp 15 Juta, penutupan atau pembubaran kegiatan, dan atau rekomendasi pencabutan izin operasional.
Lalu berikutnya untuk setiap pemilik atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap protokol kesehatan dibidang transportasi, maka l akan diberikan sanksi teguran hingga denda Rp 5 juta dan rekomendasi pencabutan izin trayek.
Lanjut bagi pelanggaran di sektor kegiatan ekonomi seperti toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, penginapan dan PKL akan diberikan sanksi teguran tertulis, pencabutan izin operasi, penutupan dan pembubaran kegiatan, atau denda sebesar Rp 5 Juta
“Pengawasan dan penindakan akan dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya yang terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan SOPD terkait serta instansi vertikal teknis terkait,” tukas Fairid.
“Terkait sosialisasi oerwali ini paling tidak dilakukan selama satu Minggu. Perwali efektif diberlakukan pada 14 September 2020,” tambahnya. (dn)
