PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Pada struktur dan volume rancangan APBD tahun anggaran 2020, maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,15 trilun lebih, belanja daerah 1,17 trilun lebih dan pembiayaan netto sebesar 22,1 miliar lebih.
“Struktur dan volume rancangan APBD 2020 ini, menunjukkan Pemko palangka Raya, benar-benar serius dalam melakukan pembenahan dan peningkatan roda pemerintahan,” ungkap Wakil Walikota Palangka Raya, Umi Mastikah saat rapat paripurna DPRD kota, Selasa (15/10/2019).
Membacakan pidato pengantar Walikota Palangka Raya Fairid Naparin tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Palangka Raya, tahun anggaran 2020 diruang paripurna DPRD setempat, Umi memaparkan, rancangan APBD 2020 disusun dengan target serta planfond.
“Setelah dikonsultasikan dengan Badan Anggaran DPRD, maka pembiayaan netto sebesar 22,1 miliar lebih,pendapatan sebesar Rp 1,15 trilun lebih dan belanja 1,17 trilun lebih,” sebutnya.
Umi menguraikan, pendapatan daerah kota yang ditargetkan sebesar 1,15 trilun lebih atau 0,60 % naik dibandingkan dari target anggaran 2019, yakni melalui PAD sebesar 168 miliar lebih terdiri dari pendapatan pajak 101 miliar lebih, hasil retribusi 15,7 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah 4,4, miliar lebih dan lain-lain PAD yang sah 47,2 miliar lebih.
Kemudian, melalui dana perimbangan 879 miliar lebih terdiri dari dana alokasi umum (DAU) 673 miliar lebih,dana bagi hasil 50,8 juta lebih, dana alokasi khusus (DAK) 155 miliar lebih.
“Selain itu pendapatan daerah yang sah 109 miliar terdiri dari pendapatan hibah 2 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah 93,9 miliar dan dana insentif daerah 133,4 miliar,”beber Umi.
Adapun untuk dana belanja daerah lanjut Umi, seperti belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) adalah dengan pagu sebesar 1,17 trilun lebih. Terdiri dari BTL 619 miliar lebih dan BL 559 miliar lebih.
Sementara untuk belanja hibah, dianggarkan 17,2 miliar guna pemberian hibah dalam bentuk barang maupu jasa kepada pemerintah maupun kelompok masyarakat yang sudah ditentukan peruntukannya.
Sedangkan terkait pembiayaan daerah, maka untuk menutup devisit transaksi keuangan meliputi anggaran penerimaan pembiayaan dianggarkan 28,6 miliar dan anggaran pengeluaran pembiayaan 6,5 miliar lebih.
“Rencana anggaran tersebut di atas sudah disusun sesuai bidang urusan pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku,’ papar Umi. VE
