Gubernur Kukuhkan DPP HW Katingan dan Jajaran Pengurus
PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Organisasi seperti organisasi DPP Himpunan warga Katingan dan seluruh jajarannya, dapat menjadi corong informasi bagi pemerintah untuk menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat, dan sebaliknya menjadi saran saluran aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.
Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kebijakan pembangunan di lapangan dapat masuk daam skla perioritas dan kebijakan strategis pemerintah, kata Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran pada acara Pelantikan dan Pengukuhan DPP HW Katingan Indonesia, DPP HW Katingan Emas dan Barisan Penyang Garuda Katingan Serta DPD HW Katingan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya periode 2019-2024, di Isatana Isen Mulang, Jumat (12/7/2019).
Lebih lanjut dijelaskan, selama ini pemerintah provinsi Kalteng sudah banyak membuat kebijakan yang pro rakyat dan berbasis kearifan lokal. Namun harus diakui masih banyak terdapat kekurangan di sana sini yang harus dibenahi.
Pemerintah provinsi Kalteng bertekad akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menyokong percepatan pembangunan di segala bidang.
Dengan demikian, maka keberadaan organisasi masyarakat termasuk DPP Himpunan Warga (HW) Katingan dan seluruh Jajaran Pengurus ini, diharapkan turut berperan aktif dalam memberi pemikiran positif, bukan hanya bisa mengkritik pemerintah saja, tetapi bisa berkontribusi
memberi masukan sebagai solusi suatu masalah yang dihadapi pemerintah.
Serta bisa tampil sebagai pembaharu dan pembina masyarakat, selalu bertindak profesional dan
bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, sehingga
semangat Isen Mulang dan kekompakan dalam bekerja yang telah terjalin itu tetap terjaga, terang Sugianto.
Gubernur juga berharap, DPP Himpunan Warga (HW) Katingan dan seluruh Jajaran Pengurus dapat mendukung jalannya proses pembangunan, menjaga keutuhan Bangsan dan Negara, menjaga suasana kondusif, menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila, Bhineke Tunggal Ika, Huma Betang dan “Belum Bahadat” haruslah menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. (dn)
