PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – DPRD Kalimantan Tengah menyatakan optimistis target pendapatan daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp5,4 triliun dapat terealisasi.
Keyakinan itu muncul meski pemerintah provinsi harus melakukan penyesuaian program menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan optimisme tersebut berdasarkan pemaparan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurutnya, realisasi penerimaan hingga pertengahan tahun masih berada di jalur yang diharapkan.
“Berdasarkan evaluasi sementara, Insyaallah estimasi pendapatan daerah tahun 2026 sekitar Rp5,4 triliun bisa tercapai hingga akhir Desember. Kami sudah konfirmasi ke Kepala Bapenda dan target itu masih realistis,” ujar Junaidi, Senin (20/7/2026).
Ia merinci, proyeksi pendapatan itu terdiri dari pendapatan murni sekitar Rp5,1 triliun ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp336 miliar. Dengan asumsi target pendapatan terpenuhi, fokus DPRD saat ini beralih pada sisi belanja.
Menurut Junaidi, hasil audit BPK menjadi acuan penting dalam menyusun prioritas anggaran pada APBD Perubahan. Beberapa pos belanja harus dikoreksi karena ada kewajiban yang wajib diselesaikan pemerintah provinsi.
“Kewajiban itu di antaranya pengembalian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi atau DBH-DR. Selain itu masih ada hak pemerintah kabupaten dan kota yang belum teranggarkan. Jadi mau tidak mau ada program yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyesuaian bukan berarti pembangunan berhenti. Pemerintah diminta memprioritaskan kembali program agar keuangan daerah tetap sehat tanpa mengabaikan kewajiban hukum dan fiskal.
“Konsekuensinya program yang sebelumnya menggunakan dana tersebut harus dievaluasi ulang. Nanti di APBD Perubahan kita sesuaikan lagi agar tetap sejalan dengan kemampuan daerah,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
DPRD imbuh Junaidi, berharap proses penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat dan transparan. Program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan langkah tersebut, DPRD optimis stabilitas fiskal Kalteng tetap terjaga dan target pembangunan daerah hingga akhir 2026 tidak terganggu,” pungkasnya.
