Gebyar UMKM 2024, Pelaku Usaha Wilayah Barat Diharapkan Naik Kelas dan Berkembang Optimal
Pacu Pengembangan Komoditas Pertanian
PALANGKA RAYA, INVESTASIKALTENG,COM – Tidak bisa dipungkiri, kebutuhan bahan pokok di Kota Palangka Raya masih bergantungnya dari hasil-hasil komoditas pertanian yang berasal dari luar kota.
Kenyataan demikian tentu harus secara perlahan dirubah, terutama bagaimana cara pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk memacu pengembangan pertanian lokal.
“Kita akan mendorong penuh pemerintah kota untuk bisa memfokuskan pada pengembangan komoditi pertanian unggulan yang dimiliki,” ungkap Wakil Ketua DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf, Rabu (25/9/2019).
Sejauh ini lanjut Wahid, banyak yang menganggap wilayah Palangka Raya belum maksimal dalam mengembangkan sektor pertanian, karena dilihat dari berbagai kekurangan yang ada. Mulai dari struktur tanah hingga ketersediaan sarana dan prasarananya.
“Padahal kenyataan ini tidak sepenuhnya benar apabila pemerintah kota ataupun pemangku kepentingan, mampu memaksimalkan pengembangan sektor pertanian dengan baik dan berkelanjutan,” sebutnya.
Politikus Partai Golkar ini menekankan, ada baiknya jika Pemko Palangka Raya melalui instansi teknisnya untuk terus mendorong sektor pertanian yang memiliki skala ekonomi dengan ditopang biaya produksi yang bisa dijangkau serta mudah dipasarkan melalui jalur produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Apabila hal itu bisa dilakukan, maka kebutuhan akan hasil produksi pertanian seperti sayur mayur, peternakan, buah-buahan dan bahan pokok lainnya, secara perlahan akan mampu terpenuhi tanpa bergantung dengan kondisi diluar.
“Disamping mampu menekan tingginya harga bahan pokok karena biaya distribusi, kita juga mampu mensejahterakan petani lokal. Tak menutup kemungkinan hasilnya dapat juga dijual dipasaran luar,”cetus Wahid.
Tambah Wahid, selaku wakil rakyat yang dipercaya mengembang amanah hingga tahun 2024 mendatang, dirinya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan pertanian lokal, dimana itu akan didukung melalui produk-produk legislasi DPRD yang pro rakyat. Baik dari sisi penganggaran, maupun pengawasan dalam bidang pertanian.
“Tentu semua ini memerlukan dukungan, yang tak hanya dari pemerintah daerah saja, namun juga dari masyarakat luas,” tandasnya. VE